Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. Peraturan Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 26 Tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Standar dan Prosedur Penerbitan Naskah, Proses Naskah Masuk dan Komunikasi Langsung Lingkup Perangkat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 6A Tahun 2008 tentang Pengalihan Penanganan Jenis Perizinan dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Jenis Perizinan;
10. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dinas pemukiman dan tata ruang kabupaten timor tengah selatan;
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 45 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten timor tengah selatan;

Sasaran :
Orang/pribadi atau Badan Hukum yang hendak mendirikan bangunan di Kabupaten timor tengah selatan.

Sasaran/ Objek :
1. Bangunan Gedung (swasta, masyarakat umum dan pemerintah);
2. Pagar;
3. Menara;
4. SPBU;
5. Baliho dan Megatron (Reklame).

Masa Berlaku :
Sepanjang bangunan berdiri dan tidak ada perubahan fungsi, bentuk dan luasan maupun jenis konstruksinya.

Persyaratan :

1. Mengisi dan menandatangani formulis permohonan;
2. Foto copy KTP;
3. Foto copy rekomendasi ruang (advice plan);
4. Gambar bestek bangunan (gambar situasi, tampak potongan, septiktank dan sumur peresapan) yang ditandatangani oleh penanggung jawab gambar;
5. Perhitungan struktur untuk bangunan lantai dua atau lebih yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur;
6. Rekomendasi AMDAL/UKL/UPL khusus aktifitas pembangunan yang berdampak pada lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Foto copy PBB (bukti pelunasan dan SPPT) tahun terakhir dan menunjukkan aslinya;

Prosedur Pengurusan :

Pemohon mengisi formulir permohonan izin mendirikan bangunan secara tertulis diatas kertas bermaterai temple Rp.6000 yang disampaikan kepada Bupati, melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan.;

Jangka Waktu Penyelesaian :
Jangka waktu penyelesaian 10 (sepuluh) hari.

Biaya :

Tenaga / Tim Teknis

• Tenaga teknis menentukan patok GSB/BSP pada saat pembangunan;
• Tenaga teknis akan melakukan pemeriksaan kelengkapan gambar serta pemeriksaan terhadap kaidah-kaidah konstruksi yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlakuserta memeriksa hasil perhitungan konstruksi yang dibuat;
• Tenaga teknis juga akan memeriksa pelaksanaan bangunan pada periode tertentu selama proses pembangunan serta pemeriksaan akhir pada saat selesainya pembangunan;
• Khusus pada bangunan yang bertingkat dua dan seterusnya maka Tim Teknis yang melakukan uji petik lapangan / survey lapangan;