Kupang, NTT – Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Eduard Markus Lioe, menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berlangsung di Kupang pada Senin, 4 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, serta diikuti oleh Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT, para pejabat kementerian, dan seluruh kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pendidikan nasional di wilayah NTT.
Dalam arahannya, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan pendidikan nasional saat ini difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu penguatan infrastruktur fisik, pedagogik, dan budaya.
Penguatan infrastruktur fisik diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sementara itu, penguatan pedagogik menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Adapun penguatan budaya pendidikan bertujuan membangun karakter, kedisiplinan, nilai-nilai kebangsaan, serta budaya belajar yang positif di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Bupati Eduard Markus Lioe menyambut baik arah kebijakan tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk terus mendukung implementasi program pendidikan nasional di daerah.
Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.
“Kami berharap melalui koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat terus meningkat, baik dari sisi sarana prasarana, kualitas pembelajaran, maupun pembentukan karakter generasi muda,” ujarnya.
Kegiatan rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai tantangan dan kebutuhan di sektor pendidikan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. (kominfo)