Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Timor Tengah Selatan ini akan dapat memilih badan pengurus yang mampu mewujudkan dan meningkatkan peran serta PGRI sebagai organisasi dan menegakkan kode etik guru Indonesia untuk menjadi guru yang profesional dan bermartabat, sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI yang harus dilaksanakan serta dapat memberikan rekomendasi yang diperlukan bagi pemerintah sebagai dasar untuk penetapan arah kebijakan dibidang pendidikan.

Harapan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Drs Obed Naitboho, M.Si, disampaikannya ketika membuka Konferensi PGRI kabupaten Timor Tengah Selatan di SMA Negeri Benlutu, Kamis (6/10/2016).

Kualitas sumber daya manusia menurut Wabup Naitboho, sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan tumbuh disebabkan oleh faktor keberadaan guru karena guru merupakan ujung tombak perubahan yang bertugas untuk mendidik, mengembangkan kognitif/intelektual anak serta sikap perilaku anak.

“Seorang guru harus memiliki minimal empat standar pokok yakni memiliki kualifikasi akademik, menguasai empat kompetensi guru secara utuh, memiliki sertifikat pendidik dengan segala konsekuensinya serta sehat jasmani dan rohani dan mampu mewujudkan pendidikan nasional,” ujar Wabup Naitboho.

Wakil Bupati, Obed Naitboho berharap PGRI bersama pemerintah membangun sebuah sinergi yang tangguh untuk bersama-sama mewujudkan profesi guru sebagai profesi yang kuat, cerdas dan bermartabat dalam menyukseskan program-program prioritas pemerintah khusunya dibidang pendidikan diantaranya gerakan anak masuk sekolah (GAMAS) sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, angka melek huruf dan wajib belajar 12 tahun.

Konferensi Kabupaten PGRI adalah forum organisasi tertinggi di tingkat Kabupaten, bertujuan untuk menilai laporan hasil kerja pengurus masa bakti sebelumnya, menetapkan program kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi untuk 5 tahun berikutnya, memilih pengurus untuk masa tugas 5 tahun berikutnya, sehingga program-program yang akan disusun dalam konferensi ini hendaknya disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jean E.M. Neonufa, S.E pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa kehadiran PGRI memperjuangkan hak-hak guru demi peningkatan pendidkan anak bangsa khususnya anak-anak di Timor Tengah Selatan.

Ketua PGRI NTT, Drs. Okto Awpoly pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa dalam kegiatan koferensi PGRI ini, dapat melakukan penilaian dan koreksi yang realistis dan konstruktif terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan, membahas ide dan gagasan cedas untuk menyusun program yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 tahun kedepan.

“Konferensi PGRI memiliki nilai penting bagi eksisten PGRI, terutama dalam mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan pendidikan dan perjuangan guru. Konferensi ini diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi dan harapan   anggota PGRI dan menjadikan setiap unsur di lingkungan PGRI termotivasi untuk berprestasi seoptimal mungkin melalui perwujudan kinerja yang efektif dan berkualitas. Hanya dengan guru yang bermutu pendidikan kita bisa berhasil dengan baik. Pendidikan yang baik diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia berkarakter dan memiliki kompetensi,”ujar Okto Awpoly.

Wakil Ketua I PGRI Kabupaten Timor Tengah, Drs Adrian J. Nenoliu, M.Pd dalam laporannya mengatakan tema konferensi PGRI Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2016 adalah peran strategis PGRI sebagai organisasi profesi guru dalam mewujudkan guru yang bermartabat menuju pendidikan bermutu, dengan tujuan konferensi diantaranya mempertanggungjawabkan program kerja pengurus PGRI periode 5 tahun, 2009-2014 serta memilih badan pengurus daerah PGRI Kabupaten TTS masa bakti 2016-2021. sumber(humaspro setda tts)

Komentar Anda

Silahkan tinggalkan komentar