ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019 ditetapkan berdasarkan permasalahan daerah yang dihadapi serta potensi pembangunan daerah sebagai modal dasar untuk percepatan pembangunan dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan.

0arahkebijakan

STRATEGI PEMBANGUNAN

STRATEGI UMUM

  • Pembangunan Berkesinambungan & Berkelanjutan berbasis Data.
  • Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.
  • Mengembangkan Ekonomi Lokal.
  • Pemberdayaan Masyarakat.
  • Pembangunan Spesifik wilayah.

STRATEGI OPERASIONAL

  • Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia
  • Strategi Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

STRATEGI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

  • Optimalisasi pembangunan prasarana dan sarana
  • Percepatan pembangunan prasarana dan sarana
  • Perluasan pembangunan prasarana dan sarana

STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN

  • Aspek peraturan/ketentuan hukum yang dapat menciptakan rasa adil serta menumbuhkan gairah dan kepasitan pembangunan oleh masyarakat;
  • Operasionaliasi kelembagaan masyarakat mencakup mekanisme dan tata kerja yang lebih efisien, efektif, demokratis, terbuka rasional dan fleksible serta mendukung kualitas pelaksanaan desentralisasi
  • Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah :

 

Arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019 adalah:

1.Kebijakan umum Bidang Pendidikan :

Peningkatan pertisipasi anak usia sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMU/K (Wajib PAUD dan Wajib belajar 12 Tahun), Peningkatan peran PKBM dalam Penuntasan Masalah Buta Aksara (TTS bebas buta Aksara Tahun 2019) serta Pengembangan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Olah Raga untuk Cabang-cabang Prioritas dan Super Prioritas. Dilaksanakan melalui Kebijakan Peningkatan Daya Tampung Sekolah, Pengembangan SDM Pendidikan, PLS, Pembinaan Pemuda dan pengembangan olah raga serta Penyelenggaraan Pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan bagi tamatan SMU/SMK dan masyarakat.

2.Kebijakan umum Bidang Kesehatan :

Penanganan masalah-masalah kesehatan yang berdampak buruk dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas antara lain melalui Pengembangan SDM Kesehatan, Peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan dan kelengkapan sarana pelayanan, meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra non pemerintah.

3. Kebijakan umum Bidang Ekonomi :

Pemberdayaan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaata potensi wilayah agar dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan melalui pengembangan SDM petani/peternak/nelayan, penyuluh dan tenaga pendamping masyarakat, pengenalan dan penggunaan teknologi pertanian/peternakan/ perikanan dalam rangka peningkatan produksi peningkatan komoditi unggulan spesifik lokal dengan kebijakan peningkatan kesempatan kerja, Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, Pengembangan potensi pariwisata serta Pelestarian hutan, tanah dan air.

4. Kebijakan umum Bidang Infrastruktur :

Ditempuh untuk memperkecil kesenjangan antara desa dan kota dalam hal akses berbagai fasilitas pelayanan dasar seperti jalan/jembatan, air, listrik, telekomunikasi, rumah layak huni dan fasilitas pendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan yang lebih memadai dengan kebijakan Peningkatan kualitas jalan, jembatan dan saluran irigasi. Peningkatan elektrisitas, insentif perumahan layak huni, Pengembangan prasarana pendukung peerekonomian rakyat (Pasar dan Terminal) serta Pengembangan sarana pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

5. Kebijakan umum Pembangunan Bidang Pemerintahan :

Dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas aparatur negara, mempertahankan dan meningkatkan keercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatkan kepastian, kemudahan dan kecepatan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin berkualitas serta terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan kebijakan Pengembangan SDM aparat Pemerintahan, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.




Statistik Pengunjung

  • User sedang online: 1
  • Pengunjung hari ini: 3
  • Pengunjung kemarin: 312
  • Pengunjung Minggu ini: 8.862
  • Pengunjung Bulan ini: 37.076
  • Pengunjung Tahun ini: 949.459
  • Jumlah Pengunjung: 1.137.823

Peta Kabupaten TTS