SOE, DISKOMINFO—Pembangunan megaproyek bendungan Temef merupakan salah satu icon penting dalam bingkai strategi pembangunan nasional. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 215 Milliar lebih bagi kegiatan ganti rugi atau kompensasi lahan masyarakat di tiga desa yang terkena dampak pembangunan proyek tersebut. Kerja sama yang aktif dan partisipatif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) serta berbagai lembaga terkait merupakan kunci keberhasilan pembangunan megaproyek tersebut.

 

Marthen Selan SH, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten  TTS sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Bupati ketika diwawancarai wartawan kantor Bupati TTS Kamis, (22/11/2018) menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Manejaman Aset Negara (LMAN) sudah mengalokasikan dana sebesar Rp. 216 Miliar 450 Juta bagi kegiatan pembebasan lahan dilokasi proyek.

 

Dari besaran dana tersebut kata Selan, dibagi dalam dua item pembiayaan yakni biaya ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak pembangunan proyek dialokasikan anggaran sebesar Rp. 215 Milliar 670 juta  sedangkan kegiatan teknis kantor Badan Pertanahan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 660. Juta.  “Dana tersebut akan direalisasi pada bulan Desember mendatang. Dengan catatan bahwa  seluruh dokumen yang berkenaan dengan kegiatan tersebut sudah rampung,”tandasnya.

 

Kepala Dinas PRKP Kabupaten TTS Jack Benu,ST,MT dalam wawancara terpisah mengakui adanya alokasi dana oleh pemerintah pusat untuk mengganti rugi tanah milik masyarakat.

 

Menurut Jack pada tahap awal perencanaan,biaya ganti rugi lahan masyarakat ditanggung oleh pemerintah daerah namun karena ada ruang regulasi Undang – Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah mengamanatkan bahwa berkaitan dengan Proyek Strtegis Nasional (PSN) maka penganggaran pengadaann tanah merupakan kewenangan pemeintah pusat melalui Lembaga Manejaman Aset Negara (LMAN). “Ya karena ada ruang  regulasi itu kami selaku dinas teknis di daerah melakukan komunikasi ke pemerintah pusat. Dan syukurlah pemerintah pusat melalui LMAN mengakomodir penggaran pengadaan tanah bagi proyek pembangunan bendungan temef.

 

“400 lebih Kepala Keluarga di tiga desa yang terdampak pembangunan bendungan Temef yakni Desa Noenoni, Desa Kombaki dan Desa Pene Utara. Biaya ganti rugi lahan masyarakat ditanggung oleh pemerintah pusat melalui LMAN. Seluruh proses dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II dan Pemda TTS dalam hal ini hanya memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan,”terangnya. (**)

Komentar Anda

Silahkan tinggalkan komentar



Berita Umum ini ditulis pada 05 Desember 2018 oleh admin