DISKOMINFO – Sesuai data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten TTS diketahui angka kemiskinan di Kab TTS berada di angka 26 persen. Maka dari itu di tahun 2018 ini di Kab TTS, perima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang setiap bulan memperoleh bantuan Rp 500.000, di tahun 2018 ini naik menjadi 47.727 KK dari 29.805 di tahun 2017 lalu. Hal itu dikemukakan Asisten III Setda TTS, Maxi Oematan pada acara rapat koordinasi pendamping PKH tingkat kabupaten TTS di aula kantor Kecamatan Siso, Kamis (22/3).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten TTS, Nikson Nomleni mengatakan, dalam waktu dekat timnya akan melakukan validasi data penerima batuan program PKH. Hal ini untuk mencegah penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran dan juga mencegah terjadinya pendoblen. Dirinya menghimbau kepada keluarga penerima manfaat program PKH untuk memanfaatkan bantuan tersebut untuk peningkatan ekonomi keluarga. Dengan adanya peningkatan ekonomi keluarga, tentunya angka kemiskinan akan semakin berkurang. “Saya lihat hingga saat ini pemanfaatan bantuan PKH oleh masyarakat penerima belum maksimal. Hal ini dilihat dari angka kemiskinan yang masih cukup tinggi serta jumlah penerima PKH yang justru tahun ini naik. Oleh sebab itu, hari ini dilakukan rapat koordisi pendamping PKH bersama pemerintah dan lembaga keuangan untuk membangun sinergitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kurang mampu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Propinsi NTT, Wilhelminus Foni meminta para pendamping PKH harus memastikan masyarakat penerima manfaat PKH bekerja. Uang bantuan PKH yang diterima secara cuma-cuma harus dimanfaatkan dengan baik oleh penerima manfaat untuk memberdayaan agar masyarakat bisa mandiri. Jika masyarakat sudah mampu mandiri, tentunya masyarakat di desa tidak perlu lagi merantau ke luar negeri hanya untuk bekerja sebagai pembantu. “Uang pemerintah sudah kasih cuma-cuma, maka masyarakat harus bekerja. Tanah yang masih luas harus digarap biar ada hasilnya. Pendamping PKH harus tanya kepada penerima bagaiama hasil kebun, hasil jualan di Kios atau usaha lainya para penerima PKH guna memastikan penerima manfaat itu bekerja. Masyarakat harus memiliki rasa bosan menjadi orang miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan,” ujar Welhelmunis.‎

‎Pantauan yang dilakukan, nampak rapat koordasi pendamping PKH dihadiri, Ketua DPRD TTS, Jean Neonufa, anggota DPRD TTS, Hendrikus Babys, Kadis Sosial Propinsi NTT, Wilhelminus Foni, Asisten III Setda TTS, Maxi Oematan, Kadis Sosial Kabupaten TTS, Nikson Nomleni, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, Irene Ate dan para pendamping PKH se kabupaten TTS. Dalam acara tersebut, juga dilakukan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada perwakilan masyarakat penerima manfaat. Di halangan depan gedung aula kantor kecamatan, para penerima bantuan PKH juga memamerkan hasil pertanian dan kerajinan tangan. Usai rapat koordinasi, para undangan menyempatkan diri membeli hasil pertanian dan kerajinan tangan yang dipamerkan oleh para penerima manfaat PKH. (*)‎

Komentar Anda

Silahkan tinggalkan komentar



Berita Umum ini ditulis pada 27 Maret 2018 oleh admin