DISKOMINFO-Pemerintah Daerah (Pemda) Timor Tengah Selatan (TTS) bersama jajaran pejabat pimpinan daerah kembali bertemu dengan masyarakat pemilik lahan dalam wilayah pembangunan Bendungan Temef di desa Oenino, Konbaki dan Pene utara, Senin (19/3/2018) kembali bertemu setelah beribadah syukur pembangunan bendungan bulan lalu.

Pertemuan kali ini dalam rangka sosialisasi, pendataan lokasi dan konsultasi publik dengan masyarakat di wilayah terdampak pembangunan bendungan.

Pertemuan berlangsung di kantor camat Oenino antara bupati TTS, Ir.Paul Mella, Dandim 1621/TTS Letkol Charles Tuwo, Kajari TTS, Fachrizal,SH, Jakop Nomnafa, pejabat Polres TTS beserta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Badan Pertanahan Nasional, Camat Polen dan Oenino serta ratusan masyarakat.
Camat Polen, Nimrot Tauho  melalui telepon, Selasa (20/3/2018) mengatakan meski ada masyarakat yang mempersoalkan biaya ganti rugi lahan namun umumnya masyarakat menerima dan mendukung pembangunan bendungan.
Masyarakat dikatakan menerima dan mendukung pembangunan namun dengan sejumlah catatan. Pemda dan masyarakat akhirnya membuat kesepakatan tertulis untuk kelanjutan pembangunan bendungan yang sempat diusulkan masyarakat berganti nama, bukan bendungan Temef tersebut. ¬†“ntinya masyarakat terima pembangunan bendungan namun dengan catatan. Ada enam atau tujuh butir kesepakatan yang ditandatangani bersama masyarakat, pemerintah dan pelaksana proyek,”kata Tauho.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten TTS, Jack Benu, ST,MT yang ikut dalam pertemuan tersebut menjelaskan enam butir kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani bersama tersebut yakni
1. Sosialisasi, pendataan awal dan konsultasi publik pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Temef telah dilaksanakan di Desa Oenino Kecamatan Oenino tanggal 19 Maret 2018.
2.Masyarakat Desa Oenino dan Pene utara di kecamatan Oenino serta masyarakat Desa Konbaki Kecamatan Polen mendukung pelaksanaan pembangunan bendungan Temef dan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Temef tetap merujuk pada peraturan yang berlaku.
3. Tim persiapan pengadaan tanah dan pihak Dinas Kehutanan Provinsi NTT bersama masyarakat terdampak akan bersama-sama melaksanakan pemetaan batas kawasan hutan dan inventarisasi asset terdampak.
4. Tim persiapan, dinas kehutanan dan BWS NT II serta pemda segera melakukan pendataan ulang masyarakat terdampak pada tiga desa secara terpisah.
5. Pemda segera menindaklanjuti rencana relokasi permukiman penduduk (resettlement) serta makam pada tiga desa terdampak.
6. Penamaan Bendungan Temef agar didiskusikan pada saat selesai pembangunan.

Komentar Anda

Silahkan tinggalkan komentar



Berita Umum ini ditulis pada 27 Maret 2018 oleh admin