Sembilan program prioritas “Nawa Cita” Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, diantaranya adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta melakukan revolusi karakter bangsa yang menegaskan kepada setiap aparatur negara, baik itu aparatur sipil negara, TNI dan Polri untuk selalu hadir di tengah – tengah masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dan wajib dilaksanakan oleh setiap kita yang disebut abdi masyarakat.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Drs. Obed Naitboho, M.Si ketika membuka kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian tingkat Kabupaten TTS, di Aula Gunung Mutis Kantor Bupati Timor Tengah Selatan, Rabu (23/11/2016).

 

Tema yang diangkat dalam rapat koordinasi bidang kepegawaian tingkat Kabupaten TTS tersebut adalah melalui reformasi birokrasi dibidang kepegawaian, kita tingkatkan kinerja ASN. Tema ini menurut Wabup Naitboho, menjadi sebuah tantangan bagi ASN yakni kita harus melakukan reformasi pelayanan dibidang kepegawaian dan tetap mempertahanan citra serta kepercayaan publik terhadap ASN sebagai dorongan dalam meningkatkan kinerja aparatur.

 

“Pelayanan dibidang kepegawaian benar-benar menjadi perhatian dari setiap Pimpinan SKPD bersama pengelola kepegawaian, sehingga tidak menimbulkan persoalan dari tahun ke tahun. Secara teknis saya minta BKD untuk melakukan diskusi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian agar dapat mencarikan jalan keluar terhadap masalah–masalah kepegawaian yang sering terjadi terkait dengan penegakan disiplin dan pengurusan administrasi kepegawaian lainnya sehingga ASN baik di Kabupaten dan Kecamatan tidak beranggapan disepelehkan hak dan kewajibannya,”tegas Wakil Bupati Naitboho.

 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jakobis Nahas, S.H, dalam laporannya mengatakan maksud pelaksanaan rapat koordinasi bidang kepegawaian adalah terwujudnya sinergitas program dan kegiatan dibidang kepegawaian serta tersedianya informasi yang memadai tentang pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kepegawaian dalam rangka kebutuhan perencanaan.

Adapun materi rapat koordinasi kepegawaian tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi : manajemen ASN, PP 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS, penegakan disiplin PNS, administrasi kepegawaian serta diskusi dan evaluasi.

Acara pembukaan rapat koordinasi bidang kepegawaian tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, Drs. Salmun Tabun, M.Si, Dandim 1621 TTS, Letkol Erwin S.E, Plt. Kepala kantor Regional X BKN Denpasar, Drs. Sang Nyoman Dartana, Kepala bagian tata usaha Kantor Regional X BKN Denpasar, Istiyarno, S.IP, Asisten Administrasi Sekda Kabupaten TTS, Marten Selan, S.H, Pimpinan SKPD, para Camat serta seluruh peserta rapat koordinasi bidang kepegawaian tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan. sumber(humaspro setda tts)

Komentar Anda

Silahkan tinggalkan komentar



Berita Umum ini ditulis pada 03 Januari 2017 oleh admin

Statistik Pengunjung

  • User sedang online: 1
  • Pengunjung hari ini: 138
  • Pengunjung kemarin: 291
  • Pengunjung Minggu ini: 43.654
  • Pengunjung Bulan ini: 91.909
  • Pengunjung Tahun ini: 763.163
  • Jumlah Pengunjung: 783.831

Peta Kabupaten TTS