Sebagai Negara yang berdasarkan Hukum, segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan hukum.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Timor Tengah Selatan Ir. Paulus V.R Mella M.Si dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Drs. Salmun Tabun, M.Si saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Produk Hukum Desa bagi Aparat Desa di 33 Desa dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Aula Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selasa (15/11/ 2016).

 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, diisyaratkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Desa dan masyarakat. Desa dapat menetapkan kebijakan yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Desa. Namun yang mesti diingat bahwa kebijakan desa dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun kepentingan umum.

 

“Untuk tertib pembentukan produk hukum baik ditingkat Pusat, Daerah maupun Desa, hendaknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijadikan sebagai landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan.”ujar Bupati Mella.

 

Pengaturan mengenai pembentukan Peraturan Perudang-undangan tersebut antara lain mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat.

 

Menurut Bupati Mella, ada 4 peran penting peraturan desa dalam mendukung pembangunan hukum daerah yakni, peraturan desa sebagai penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan desa menjadi sarana transformasi kebijakan pemerintah desa dalam rangka otonomi desa dan menjadi ciri masing-masing desa. Peraturan desa juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berperan dan menyalurkan aspirasi dalam pembuatan kebijakan di desa serta peraturan desa sebagai dasar perubahan sosial maupun ekonomi di desa sehingga memberi dampak yang bermanfaat bagi masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

“Melalui kegiatan Bimtek ini dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di desa sehingga ke depan aparat yang di desa mampu membentuk produk hukum desa yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik serta memenuhi semua persyaratan baik dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis formal,”harap Bupati Mella.

 

Panitia Bimbingan teknis penyusunan produk hukum desa bagi Aparat Desa di 33 Desa dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam laporannya yang disampaikan oleh Kasubag Peraturan Perudang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan, Joel A.A. Sonbai S.H, M.Hum, mengatakan bahwa kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum desa ini berlangsung sehari dan diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari 33 desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD. sumber(humaspro setda tts)

Komentar Anda

Silahkan tinggalkan komentar



Berita Umum ini ditulis pada 23 Desember 2016 oleh admin

Statistik Pengunjung

  • User sedang online: 0
  • Pengunjung hari ini: 145
  • Pengunjung kemarin: 191
  • Pengunjung Minggu ini: 8.729
  • Pengunjung Bulan ini: 37.946
  • Pengunjung Tahun ini: 949.361
  • Jumlah Pengunjung: 1.136.509

Peta Kabupaten TTS