Program “Catat Semua Anak” merupakan bukti kerja keras dan keseriusan pemerintah di kementerian Dalam Negeri lewat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Plan Internasional Indonesia yang membangun komitmen untuk mendukung mencatatkan semua identitas anak untuk kepemilikan akta kelahiran.

Demikian sambutan Bupati Timor Tengah Selatan Ir. Paulus V.R. Mella, M.Si ketika membuka dengan resmi kegiatan Start Up Workshop Program Catat Semua Anak dalam rangka mendukung percepatan pencatatan kelahiran di wilayah TTU dan TTS di Hotel Bahagia II Soe, Selasa (1/11/2016).

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, Plan Internasional Indonesia, Yayasan Sanggar Suara Perempuan SoE dan Yabiku Kefamenanu bekerja sama melaksanakan Program Catat Semua Anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kasubid Pencatatan Kelahiran Kementerian dalam negeri, Sakaria dalam sambutannya mengatakan target pencapaian akta kelahiran untuk tahun 2016 adalah 77,5 % dan ditargetkan sampai dengan tahun 2019 mencapai 85% anak Indonesia memiliki akte kelahiran. Pencatatan kelahiran menjadi program nasional bahkan telah menjadi isu internasional.

“Indonesia masih dianggap lemah dalam perlindungan anak, salah satunya karena cakupan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia masih sangat rendah,”ujar Sakaria.

Berdasarkan data Sistem Informasi Administrai Kependudukan (SIAK), sampai saat ini baru sekitar 55% anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Khusus Kabupaten Timor Tengah Selatan data SIAK menyebutkan terdapat 150.000 anak dan yang memiliki akta sebanyak 26.000 lebih atau 17,07 % dan masih dibawah target nasional. “Dengan adanya program ini, kepemilikan akta kelahiran anak TTS dapat meningkat secara sertifikat,”harap Sakaria.

National Project Manajer Plan Indonesia, Budi Kurniawan menyampaikan bahwa Plan sebagai organisasi pembangunan masyarakat yang berfokus pada anak, meyakini bahwa apapun upaya kita untuk membangun sebuah Kabupaten atau daerah maka yang terpenting adalah harus memperhatikan hak-hak anak.

“Kita menyakini mustahil bisa mengembangkan sebuah masyarakat atau bangsa tanpa memastikan pemenuhan hak-hak anak. Melalui program ini, kita ingin memastikan salah satu hak anak yaitu kepemilikan akta kelahiran. Setiap anak tercatat artinya adanya pengakuan negara. Pengakuan ini   akan berimplikasi terhadap banyak hal jadi tidak sekedar dokumen atau akta saja tapi akan berdampak kepada banyak hal,”tandas Budi Kurniawan. (sumber humaspro setda tts)

Komentar Anda

Silahkan tinggalkan komentar



Berita Umum ini ditulis pada 05 Desember 2016 oleh admin

Statistik Pengunjung

  • User sedang online: 0
  • Pengunjung hari ini: 137
  • Pengunjung kemarin: 291
  • Pengunjung Minggu ini: 43.647
  • Pengunjung Bulan ini: 91.902
  • Pengunjung Tahun ini: 763.156
  • Jumlah Pengunjung: 783.824

Peta Kabupaten TTS