Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2014 – 2019 ditetapkan mendahului Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015 – 2019, sehingga RPJMD Kabupaten TTS tahun 2014 – 2019, belum selaras dengan RPJMN khususnya terkait NAWACITA. Adanya pergesaran kewenangan yang sebelumnya adalah kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta peberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah dan adanya indikator-indikator kinerja yang penetapannya belum realitistis, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2014 – 2019.

Hal tersebut disampaikan Bupati Timor Tengah Selatan, Ir. Paulus V. R. Mella, M.Si, saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) perubahan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2014 – 2019, di Aula Gunung Mutis Kantor Bupati Timor Tengah Selatan, Kamis (20/10/2016).

Forum musyawarah perencanaan pembangunan perubahan RPJMD menurut Bupati Mella, merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan, guna mendapatkan masukan tambahan dan memperkaya materi perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 2014 – 2019, mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam NAWACITA dan evaluasi RPJMD Provinsi, serta merupakan media konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan guna mendukung implementasi program/ kegiatan lima tahunan

“Saya sadari bahwa kontribusi yang diberikan oleh instansi vertikal, pihak swasta, LSM dan lembaga kemasyarakatan sangat besar dalam mendukung pemerintah melaksanakan pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus untuk semua itu,”ujar Bupati Mella.

Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ir. Gede Wita Darma dalam laporannya mengatakan bahwa output yang ingin dihasilkan dari perubahan RPJMD adalah untuk mencapai kesepakatan tentang rumusan    yang akan digunakan sebagai masukan untuk menyempurnakan rancangan akhir perubahan RPJMD yang meliputi penyesuaian target dan indikator dari masing-masing SKPD penanggungjawab program dan kegiatan, sebagai data prioritas penyusunan target dan indikator sesuai dengan organisasi perangkat daerah yang baru serta finalisasi rancangan akhir perubahan RPJMD berdasarkan pembahasan capaian target dan indikator masing-masing SKPD. sumber(humaspro setda tts)

Komentar Anda

Silahkan tinggalkan komentar



Kegiatan Bupati ini ditulis pada 08 November 2016 oleh admin

Statistik Pengunjung

  • User sedang online: 0
  • Pengunjung hari ini: 23
  • Pengunjung kemarin: 232
  • Pengunjung Minggu ini: 21.945
  • Pengunjung Bulan ini: 76.637
  • Pengunjung Tahun ini: 634.611
  • Jumlah Pengunjung: 635.466

Peta Kabupaten TTS