Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Internasiaonal tentang HAM, diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Bupati Timor Tengah Selatan Ir. Paulus V.R. Mella, M.Si dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Salmun Tabun, M.Si saat membuka kegiatan Sosialisasi Diseminasi Hak Asasi Manusia yang diselenggerakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Senin (8/8/2016).

Visi Misi Presiden Republik Indonesia lanjut Bupati yang dituangkan dalam Nawacita memuat 9 (Sembilan) agenda prioritas perubahan dalam rangka mewujutkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Visi Misi tersebut mencakup kebijakan Presiden dalam mengatasi permasalahan di bidang HAM. Dalam implementasi Visi Misi serta kewajiban dan tanggungjawab tersebut, Pemerintah melalui Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, berkomitmen melanjutkan pelaksanaan rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2011-2014 dengan melaksanakan peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015 – 2019 dengan mengintegrasikan kegiatan Diseminasi HAM sebagaimana yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sekarang ini.

“Dalam perancangan pembangunan daerah hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga dalam implementasinya tidak mengabaikan/mengorbankan hak serta kepentingan masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu melainkan memperkuat dan berpihak pada kepentingan orang banyak,” harap Bupati Mella.

Ketua Panitia Olimpius Maksi Lakapu,SH dalam laporannya mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk menambah pengetahuan, meningkatkan agresifitas dan memperluas pemahaman peserta terhadap arti penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan dari kegiatan Sosialisasi Diseminasi Hak Asasi Manusia adalah untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam menghormati, memahami, melindungi, menegakan dan memajukan HAM di daerah, demi terwujutnya ketertiban sosial dan hukum dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. sumber(humaspro setda tts)

Komentar Anda

Silahkan tinggalkan komentar



Berita Umum ini ditulis pada 29 Agustus 2016 oleh admin