3SOE, TIMEX-Dana desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat melalui APBN untuk seluruh desa di Indonesia, kini sudah masuk ke rekening Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS.

Meski demikian, dana desa senilai Rp 145 miliar untuk 266 desa dan 12 kelurahan yang ada di TTS, belum dapat dicairkan ke rekening desa guna dimanfaatkan, karena terbentur sejumlah peraturan dan tahapan pengelolaan dana yang belum dirampungkan.

Salah satunya adalah peraturan bupati (Perbup) terkait pengelolaan dana, karena Pemkab TTS baru akan melakukan sosialisasi terkait Perbup dan sejumlah aturan pengelolaan serta tahapan penggunaan anggaran mulai, Jumat (12/6).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten TTS, Okto Nabuasa kepada Timor Express, Kamis (11/6) mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan undangan kepada camat, ketua PKK serta para kepala seksi (kasi) PMD di kecamatan sebagai calon pendamping dana desa untuk menggelar rapat koordinasi. Rapat koordinasi yang digelar, juga sekaligus untuk menetapkan jadwal sosialisasi penggunaan dana desa yang akan dilakukan ditingkat kecamatan.

“Seharusnya kalau sesuai tahapan, dana tahap pertama sudah harus dicairkan pada bulan April atau Mei. Tapi karena terkendala sejumlah aturan, sehingga molor sampai sekarang belum dicairkan. Kami akan upayakan, supaya paling lama bulan Juli sudah cairkan tahap pertama. Dana desa dicairkan tiga kali dan pencairan tahap terakhir akan dilakukan bulan November,” ujar Okto.

Dijelaskan, pada anggaran induk APBD TTS, telah dianggarkan dana sosialisasi penggunaan dana desa bagi sembilan kecamatan dari 32 kecamatan yang ada di TTS. Untuk itu, bagi kecamatan yang belum memiliki anggaran sosialisasi, akan dianggarkan melalui dana desa yang ada. Sembilan kecamatan yang telah mendapat alokasi anggaran sosialisasi akan melakukan sosialisasi dalam waktu dekat.

“Begitu juga yang belum dialokasikan, nanti anggarkan melalui dana desa yang ada untuk melakukan sosialisasi,” jelas Okto.

Keterlambatan pencairan dana desa, bukan semata-mata pemerintah daerah yang terlambat mempersiapkan administrasi. Namun hampir di semua level, baik itu provinsi dan pusat ikut memberikan kontribusi terhadap keterlambatan pencairan dana desa tersebut. Karena itu, berkaitan dengan sanksi yang akan dikenakan kepada desa yang tidak mampu menyerap anggaran 100 persen, patut ditinjau kembali.

“Memang ada sanksi, tapi saya rasa kami akan sampaikan ke pemerintah provinsi dan juga pusat. Karena keterlambatan ini bukan hanya kesalahan pemerintah daerah, tapi di semua tingkatan memberi kontribusi, sehingga sampai sekarang dana belum bisa dicairkan,” tegas dia.

Ketika ditanya indikator penentuan besaran dana desa dilihat dari segi apa, dia mengatakan, dana desa yang akan diterima jumlahnya tidak sama karena indikator penentuan besaran dana desa adalah luasan wilayah dan juga jumlah penduduk. “Jadi desa yang wilayahnya kecil dan penduduknya sedikit, tentu jumlah dana desa yang akan diterima lebih kecil daripada desa yang wilayahnya luas dan jumlah penduduknya banyak,” ucap Okto. (yop/ays) Sumber : Timex

Komentar Anda

Silahkan tinggalkan komentar



Berita Umum ini ditulis pada 12 Juni 2015 oleh admin